Dewas KPK: Firli Bahuri-Karyoto tak langgar kode etik perkara OTT UNJ

Dewas KPK: Firli Bahuri-Karyoto tak langgar kode etik perkara OTT UNJ

Ini membuktikan bahwa faktual keberadaan Dewan Pengawas gagal menyampaikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan KPK

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Pengawas KPK menilai Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto tidak melakukan pengingkaran Kode Etik dan Pedoman Kepribadian dalam penanganan perkara OTT Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Pada tanggal 9 November 2020, Balai Pengawas mengirimkan surat kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) yang di dalam intinya menyebutkan bahwa Firli Bahuri dan Karyoto tidak terbukti menentang Kode Etik dan Pedoman Lagak dalam penanganan perkara OTT UNJ. Dalam surat tersebut Dewan Pengawas mendasari kesimpulannya pada empat hal, ” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat (13/11).

ICW pada 26 Oktober 2020 melaporkan Firli Bahuri dan Karyto telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Kepribadian berkaitan dengan kasus OTT UNJ.

“Alasan Dewas KPK pertama adalah penanganan kasus mengambil tangan atas dugaan tindak kejahatan korupsi di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang dilakukan oleh KPK atas perintah ketua KPK akibat dari laporan yang kurang lengkap dari Plt Direktur Pengaduan Bangsa yang menyebutkan telah membantu OTT di Kemendikbud, ” ungkap dia.

Alasan kedua Dewas KPK adalah penerbitan surat titah penyelidikan telah dikoordinasikan antarkedeputian serta telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.

Alasan ketiga, keputusan ketua KPK agar penanganan kasus tangkap lengah atas dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbud dilakukan oleh KPK telah dikoordinasikan dengan pimpinan KPK lainnya melalui media komunikasi daring sehingga keputusan tersebut bukan inisiatif pribadi Firli Bahuri.

“Alasan terakhir, kasus yang ditangani dalam penyelidikan KPK, belum ditemukan bukti permulaan yang cukup beserta belum terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK maka sesuai dengan ketentuan yang sahih maka KPK wajib menyerahkan pengkajian ke penegak hukum lain. Mekanisme pelimpahan dalam keadaan tertentu dimungkinkan tidak melalui gelar perkara bersandarkan kebijakan pimpinan KPK, ” membuka Kurnia.

Baca juga: ICW laporkan Firli Bahuri dan Karyoto ke Jawatan Pengawas KPK

Dalam surat tersebut, Dewas KPK juga mengakui terdapat kelemahan-kelemahan dalam penanganan kasus tangkap lengah atas dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbud.

Menanggapi hal tersebut, ICW memiliki kaum catatan, yakni argumentasi dewas menyembir dari substansi putusan yang sebelumnya dijatuhkan terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat Aprizal yang mengungkapkan diskusi antara Aprizal dengan Firli Bahuri.

Dalam percakapan tersebut, menurut Kurnia, terlihat bahwa adanya pemaksaan dari Firli Bahuri untuk menangani perkara yang sedari mula dilakukan oleh Inspektorat Kemendikbud. Real, saat itu Aprizal sudah menyebutkan bahwa perkara itu tidak melibatkan penyelenggara negara, namun Firli melecehkan informasi tersebut.

Simpulan kedua, tidak lazim untuk arahan KPK membuat keputusan khususnya di kedeputian penindakan KPK hanya dengan percakapan daring tanpa adanya perhimpunan gelar perkara yang mempertemukan pimpinan dengan jajaran kedeputian penindakan, disertai tim pengaduan masyarakat.

Tanggapan ketiga, Dewas KPK menyalahi prosedur pelimpahan perkara ke penegak hukum lain karena dewas tidak merincikan situasi apa yang membina adanya pengecualian prosedur pelimpahan kasus dan dewas tidak menjelaskan tentang “berdasarkan kebijakan Pimpinan KPK”.

“Pimpinan KPK yang dimaksud oleh Dewan Pengawas merujuk kepada lima orang atau hanya beberapa diantara kita saja? Jika hanya disepakati kepala atau beberapa orang saja oleh karena itu hal itu tidak dapat dibenarkan. Sebab, Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwa arahan KPK bersifat kolektif dan kolegial, ” katanya.

Simpulan ICW keempat, dewas kerap tak profesional dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Misalnya, saat pimpinan KPK memulangkan paksa penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti, simpang siur informasi izin penggeledahan kantor DPP PDIP, sampai di putusan yang semestinya masuk pada kategori berat namun hanya dikasih teguran terhadap Firli Bahuri.

“Ini membuktikan bahwa memang keberadaan Dewan Pengawas gagal menganjurkan kontribusi bagi penguatan kelembagaan KPK, ” tegas Kurnia.

Baca juga: Dewas: Firli minta dugaan gratifikasi rektor UNJ ditangani KPK
Baca juga: Dewas beri sanksi mudah ke Plt Direktur Pengaduan Kelompok KPK

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020