Kemenko Marves ungkap alasan di balik kebijakan Work From Bali

kemenko-marves-ungkap-alasan-di-balik-kebijakan-work-from-bali-1

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemimpin Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bukti di balik kebijakan Work From Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Marves dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasinya.

Deputi Bagian Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R. M. Manuhutu pada keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan pencanangan kalender WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal. Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang menolong memulihkan perekonomian lokal.

“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, tercatat Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) untuk perekonomian lokal, ” katanya.

Baca juga: Indonesia undang Jepang jadikan Pulau Bulus Bali pusat riset negeri

Bali sendiri menjadi satu diantara provinsi yang mengalami konsekuensi signifikan akibat pandemi Covid-19 karena Pulau Dewata semasa ini bertumpu pada zona pariwisata. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Bali anjlok hingga minus 9 obat jerih.

“Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, Odo menuturkan kebijaksanaan WFB juga pernah dikerjakan oleh pemerintah pusat di tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali. Menurut dia, kebijakan itu juga tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Pemerintah pun, katanya, telah mengalokasikan anggaran tumpuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi tersebut sebesar Rp100 triliun.

Menangkap juga: Luhut ungkap kondisi buka pintu wisata bagi wisman

“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan keinginan sosial masyarakat secara umum, ” tegas Odo.

Sementara itu, Ujung Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa tersedia beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB. Pertama, yakni menggenjot program vaksinasi Covid 19 di Bali.

“Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) pada bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1, 8 juta hingga 3 juta orang per bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini sanggup menjadi zona hijau, ” katanya.

Jodi mengatakan, untuk melindungi asosiasi di kawasan Bali dibanding penyebaran Covid-19, seluruh tamu baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun keperluan lain wajib mengikuti persyaratan perjalanan ke Bali yang diberlakukan sebab pemerintah yaitu melakukan ulangan swab PCR maupun rapid antigen.

Sebelumnya, Kemenko Marves melakukan pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) Sokongan Penyediaan Akomodasi untuk Pengembangan Pariwisata The Nusa Besar Bali dengan ITDC dalam Selasa (18/5).

MoU tersebut dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata Bali, di mana Kemenko Marves dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves akan melaksanakan program Work From Bali (Kerja dari Bali). Ke tujuh kementerian itu yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Ijmal dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Investasi/BKPM.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam wilayah The Nusa Dua sudah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) demi pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk mengabulkan kerja sama dalam logistik akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Akhlak Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021