KKP: Tak ada izin penangkapan ikan untuk kapal asing

kkp-tak-ada-izin-penangkapan-ikan-untuk-kapal-asing-1

Kita pastikan jangankan kapal asing, pesawat buatan luar negeri kendati belum ada yang mendapatkan izin operasi penangkapan ikan… Kalaupun ada, berarti ilegal dan akan diproses secara hukum

Jakarta (ANTARA) – Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zaini menegaskan tidak ada permisi penangkapan ikan untuk kapal asing di perairan Indonesia dan izin tersebut sepenuhnya untuk nelayan Indonesia.

“Kita pastikan jangankan pesawat asing, kapal buatan asing negeri pun belum tersedia yang mendapatkan izin berdiam penangkapan ikan di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Kalaupun ada, berarti ilegal dan hendak diproses secara hukum, ” kata M Zaini di dalam kegiatan halal bi halal lingkup Ditjen Perikanan Mengambil KKP, Jakarta, Selasa.

Zaini mengatakan klausul kapal asing tertuang pada UU Cipta Kerja dan dapat melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ala kadarnya Indonesia sesuai aturan UNCLOS yang telah diratifikasi Nusantara.

Sementara berdasarkan PP 27 Tahun 2021, lanjutnya, kapal perikanan sintetis luar negeri namun berbendera Indonesia akan diberikan permisi operasional dengan syarat ketat yang akan diatur pada Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan.

Baca juga: KKP pastikan tidak ada izin penangkapan ikan untuk pesawat asing

“Setelah diverifikasi ulang, saat ini terdapat 447 kapal buatan luar kampung yang ada di Nusantara. Dapat beroperasi lagi dengan syarat di antaranya kudu berbendera Indonesia, wajib memakai nakhoda dan awal kapal perikanan dalam negeri, menggunakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan, mendaratkan ikan hasil tangkapan pada dalam negeri dan tidak melakukan transhipment , ” ujarnya.

Pihaknya juga pusat memfinalisasi guna menyelesaikan peraturan perundang-undangan turunan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta PP Bagian 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Kedua PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Finalisasi tersebut, perkataan Zaini, dilakukan setelah adanya rangkaian pembahasan yang terkuak. Pihaknya juga akan mengatur petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman yang lebih detail untuk pelaksanaan di lapangan.

“Peraturan terbaru ini nantinya akan menjadi pedoman pada kita bekerja serta menjadi acuan bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Penyusunannya dilakukan secara terbuka dengan menyambut seluas-luasnya masukan dari bermacam-macam pihak, salah satunya menggunakan konsultasi publik, ” ujarnya.

Baca juga: KKP mendapati 2. 183 kapal perikanan belum perpanjang izin penangkapan ikan

Ia berpesan biar seluruh jajaran baik dalam tingkat pusat maupun bagian pelaksana teknis di kawasan meningkatkan kinerja untuk menyentuh target yang telah ditentukan, utamanya dalam mendukung program Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, antara lain meningkatkan capaian PNBP perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

Lengah satu upaya yang diwacanakan dalam rangka peningkatan PNBP perikanan tangkap dengan metode pascaproduksi. Pelaku usaha tidak lagi membayar pungutan hasil perikanan di depan era mengurus perizinan, melainkan setelah ikan hasil tangkapan didaratkan di pelabuhan perikanan.

“Tentu saja nominalnya pun akan berbeda karena dihitung dari jumlah ikan yang berhasil di tangkap dan didaratkan. Tiap wilayah kemungkinan akan berbeda karena harga jual ikannya pula berbeda, tergantung musim & lokasi, ” ujarnya.

Dengan adanya metode PNBP pascaproduksi, pengurusan surat izin penangkapan ikan tidak akan dikenakan biaya, dan keuntungan lainnya setiap pesawat perikanan dapat memiliki bertambah dari satu lokasi penangkapan ikan di WPPNRI dengan berbeda.

Baca juga: KKP desak pengusaha dapat memperpanjang izin kapal penangkapan ikan

Pewarta: M Razi Belas kasih
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021