Memandang upaya pemerintah tuntaskan perselisihan agraria

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah langsung berupaya keras menyelesaikan konflik-konflik agraria yang melibatkan bermacam-macam pihak termasuk masyarakat secara perusahaan.

Penyelesaian percekcokan agraria ini menjadi salah satu fokus dari program reforma agraria yang gencar dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintahan Joko Widodo senantiasa berupaya agar program reforma agraria yang telah berjalan, dapat dirasakan betul manfaatnya oleh asosiasi.

Dalam sebanyak kesempatan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait menerima masukan para pegiat pertanian untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat.

Presiden Joko Widodo kerap berdialog dengan pegiat pertanian untuk mengetahui berbagai kasus yang ada di lapangan dan menemukan solusi dengan dapat disepakati bersama.

Presiden memang menghendaki masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa cepat terselesaikan.

Kasus reforma agraria menyangkut disparitas penguasaan lahan, konflik pertanian, alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan hidup, kekurangan dan pengangguran, hingga kesenjangan sosial.

Jalan yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah dengan memetakan masalah agraria dan menentukan persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan menetapkan target-target penyelesaian.

Berdasarkan catatan, terpaut konflik agraria, sepanjang 2016-2021 Kantor Staf Presiden (KSP) menerima sedikitnya 1. 041 laporan kasus konflik agraria.

Baca juga: Perpres Reforma Agraria buka peluang bagi MBR dapat rumah

Membaca juga: Polri terbitkan Telegram dukung reforma agraria & ketahanan pangan

Dari jumlah tersebut, 105 kasus atau 10, 08 persen di antaranya menghadapkan warga masyarakat adat dengan berbagai pihak, seperti kongsi swasta maupun badan daya milik negara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya potret ketimpangan pemilikan serta penguasaan tanah bagi kelompok, khususnya kaum tani di pedesaan.

Besar Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan bahwa Indonesia sebagai negeri agraris masih mengalami penuh kendala dan hambatan di masalah keagrariaan dan pertanahan.

Hal ini tentu menjadi sebuah ironi sebab tanah merupakan ciri produksi yang utama di dalam proses produksi pertanian bertabur.

Moeldoko sendiri tampaknya cukup banyak memberikan perhatian pada konflik pertanian yang melibatkan petani serta masyarakat adat. Dia mengisbatkan penanganan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat menetapkan pendekatan holistik atau menyeluruh.

Dalam suatu kesempatan, Moeldoko yang selalu Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) turut menyilakan Lembaga Bantuan Hukum HKTI untuk berperan menjembatani penyelesaian konflik agraria, khususnya dengan melibatkan petani.

Terobosan
Sebuah upaya nyata dalam mengurai dan menyelesaikan pertengkaran agraria pun dilakukan. Belum lama ini Moeldoko membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Percekcokan Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021.

Tim dengan dibentuk atas Surat Kesimpulan Kepala Staf Kepresidenan Cetakan 1B/T/2021 ini boleh jadi menjadi terobosan yang dikerjakan pemerintahan Joko Widodo buat menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut agraria.

Tim yang bersifat ad-hoc ini diketuai Moeldoko sendiri, dengan wakil ketua adalah Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan.

Keanggotaan tim ini datang dari 14 kementerian dan lembaga, termasuk pimpinan TNI dan Polri, serta arahan Holding PTPN dan Perhutani.

Selain itu, di dalam tim ini bergabung pimpinan dari 4 organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai mitra pemerintah pada pelaksanaan reforma agraria, yakni dari Konsorsum Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Nusantara (SPI), Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Nusantara, dan Badan Registrasi Provinsi Adat (BRWA).

Moeldoko meyakini melalui kegiatan sama pemerintah lintas departemen dan lembaga yang berangkulan dengan kalangan gerakan klub sipil ini, konflik pertanian dapat diurai satu persatu, kemudian dapat ditangani serta diselesaikan.

Terhadap konflik agraria ini, Moeldoko menjelaskan, pihaknya menganalisa secara sosio-budaya, sosio-historis, dan sosio-legal secara komprehensif.

Baca pula: Presiden Jokowi temui motor reforma agraria bahas sengketa lahan

Baca juga: Pusat Studi Agraria IPB: UU Ciptaker menegasikan reformasi agraria

Kemudian, tim Kantor Staf Presiden mengomunikasikan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus tersebut kepada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan buat menyelesaikannya.

Sekitar ini memang ada beberapa kasus yang ditangani serta diselesaikan bersama secara lintas kementerian dan lembaga.

Misalnya, misalnya, kasus konflik agraria masyarakat adat Laman Kinipan, di Lamandau, Kalimatan Tengah. Kasus tersebut awalnya ditangani Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kini kasus Kinipan proses penanganannya dilakukan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan.

Menurut Moeldoko, kerja sepadan yang terjalin bersifat dinamis. Ada momentum Kantor Pekerja Presiden untuk memfasilitasi pengerjaan maupun memberikan dukungan.

Kasus pengutamaan
Hingga masa ini pemerintah telah menetapkan 137 kasus konflik pertanian yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2021.

Salah satu kejadian prioritas konflik agraria tersebut terletak di Pulau Dewata, tepatnya di Kabupaten Buleleng.

Saat menyelenggarakan Rapat Koordinasi percepatan pengerjaan konflik lokasi prioritas agraria di Provinsi Bali, rata-rata Maret 2021, Moeldoko membicarakan kasus di Buleleng telah terjadi puluhan tahun sejak 1982.

Moeldoko memaparkan, ada dua kasus yang menjadi perhatian Pemerintah di Buleleng. Pertama, konflik yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN yang melibatkan lahan seluas 395, 8 hektare dengan jumlah Kepala Keluarga Terdampak sebanyak 915 KK.

Dari kasus ini, Moeldoko melihat sudah tersedia kesepakatan bersama antara Negeri Provinsi Bali, Kanwil BPN dan masyarakat, terkait rencana penyelesaian. Selain itu, pula sudah ada persetujuan pelepasan aset dari DPRD pada 17 November 2020.

Keputusan dari urusan itu, terjadi pembagian negeri seluas 70 persen buat warga desa (359, 8 Ha) dan seluas 30 persen untuk Pemerintah Provinsi Bali (154, 2 Ha) yang akan direncanakan buat pembangunan Bandara Bali Mengetengahkan.

Sementara peristiwa kedua adalah permohonan pelepasan kawasan hutan yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Moeldoko menyuarakan, kasus kedua ini perlu penanganan khusus oleh departemen.

Moeldoko di dalam kesempatan tersebut menyuarakan dengan tegas, konflik semacam itu harus segera diselesaikan had tuntas.

Adapun penyelesaian konflik agraria dengan langsung dengan turun ke lapangan, layaknya dilakukan Moeldoko, merupakan tindak lanjut Kerap Tingkat Menteri awal Maret 2021.

Sikap tegas dan konkret dengan dilakukan Moeldoko ini terang perlu dilakukan pengambil kebijaksanaan agar kebijakan yang tersedia tidak sekadar menjadi lip service atau manis pada bibir semata.

Penyelesaian konflik agraria selalu harus dilakukan secara kelengkapan, tuntas dan berasaskan kesamarataan.

Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat, pada implementasi-nya di lapangan malah melegalkan perampasan hak negeri rakyat dan mengesampingkan asas keadilan.

Sebab Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021