Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka sedang bisa ikut pilkada

Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka sedang bisa ikut pilkada

Masa yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada

Jayapura (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus simpulan masih diperbolehkan mengikuti tahapan pilkada yang harus dijalaninya.

“Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada, & jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya, ” kata Mendagri kepada wartawan, di Jayapura, Jumat.

Mendagri mengakui, ada beberapa kawasan yang pernah mengalami kasus tersebut, yaitu kepala daerahnya jadi tersangka namun tidak ditahan, sehingga langgeng mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.

Ketika ditanya tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, sementara pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah wilayah masuk dalam zona merah, Mendagri membuktikan, peta saat ini dinamis serta tidak bisa jadi patokan 9 Desember nanti.

Menurutnya, bisa selalu daerah yang saat ini abang menjadi hijau atau oranye. Prinsipnya tahapan pilkada jalan terus pantas protokol kesehatan untuk melindungi petugas penyelenggaraan hingga pemilih, katanya teristimewa.

Tito menyatakan, protokol sudah dibuat KPU mirip yang dilakukan di Korea Selatan merupakan negara kedua yang terdampak COVID-19 harus melaksanakan proses pemilihan dilakukan sejak Januari dan pencoblosan bulan April kemarin, saat puncak pandemi di sana.

Pelaksanaan pemilu di Korsel dilakukan benar-benar menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga tidak menjadi klaster penularan, kata Mendagri seraya menambahkan, melainkan bila terjadi keadaan sangat asing biasa, pilkada bisa ditunda ke tahun berikutnya.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020