Menpan-RB tanggapi wacana pembubaran lembaga negeri

Menpan-RB tanggapi wacana pembubaran lembaga negeri

Belum bisa dijawab pasti (dibubarkan), sedang ditelaah detailnya.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menanggapi dialog 18 lembaga negara yang sedangkan dipertimbangkan pemerintah pusat untuk dibubarkan.

“Belum bisa dijawab benar (dibubarkan), sedang ditelaah detailnya, ” ujar Tjahjo lewat pesan sedikit yang diterima di Jakarta, Rabu.

Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun dasar petunjuk terkait dengan wacana pembubaran 18 lembaga negara tersebut.

Ia mengemukakan hal itu masa merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Ya, sedangkan susun dasar pertimbangan, ” introduksi Tjahjo.

Baca juga: Pakar: Pembubaran 18 lembaga negara adalah langkah benar

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa Menpan-RB Tjahjo Kumolo sedang melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah sistem pemerintah atau peraturan presiden.

Sementara itu, lembaga dengan sudah dinaungi undang-undang, kata dia, belum dikaji untuk dibubarkan.

Dari sekian banyak institusi yang akan dibubarkan, mana yang bisa paling dahulu dieksekusi. Misalnya, menurut Moeldoko, lembaga atau badan yang secara fungsi tumpang-tindih atau hampir sama dengan kementerian.

Ia  juga meluruskan bervariasi kabar yang menyebutkan salah satu fungsi pengawasan dan pengaturan pabrik keuangan di OJK akan dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).

Menurut dia, saat itu pemerintah pusat ingin setiap lembaga negara fokus pada tugasnya per sesuai dengan perundang-undangan, termasuk dalam tugas untuk mengurangi beban kelompok dari tekanan pandemi COVID-19.

“Pemerintah berpandangan bahwa zaman ini kita masing-masing fokus di tugas pokok sesuai yang tersedia dalam perundang-undangan, ” katanya.

Baca selalu: Moeldoko jelaskan OJK di bawah UU, tidak termasuk yang akan dibubarkan

Pada hari Senin (13/7), Kepala RI Jokowi mengungkapkan ada 18 lembaga negara yang akan dibubarkan dalam waktu dekat.

Kepala Negara mengatakan, “Makin ramping jumlah lembaga negara maka bakal menghemat pengeluaran anggaran pemerintah. ”

Perampingan lembaga negeri juga untuk menyederhanakan dan memudahkan proses administrasi agar birokrasi kian efektif dan efisien.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D. Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020