Muhammadiyah apresiasi putusan MK melarang bekas pecandu maju pilkada

Muhammadiyah apresiasi putusan MK melarang bekas pecandu maju pilkada

Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK

Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Tengah Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pecandu narkoba mencalonkan diri pada Penetapan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK. Semoga bisa menjadi awal yang baik untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah darurat narkoba, ” kata Penulis Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

Muhammadiyah, kata Mu’ti, berharap putusan MK tersebut menjelma langkah baik untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia.

Menurut dia, putusan MK pada Desember 2019 lalu mengenai syarat pencalonan Pilkada 2020 dengan dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Bagian 10 Tahun 2016 itu sudah final dan mengikat.

“Keputusan MK bersifat final & mengikat. Artinya, tidak ada cara hukum setelahnya dan harus dijalankan oleh penyelenggara negara yang terkait, ” katanya.
Baca juga: Cak Imin harap Mendikbud temui NU dan Muhammadiyah cari solusi

Ia menjelaskan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakan keputusan MK dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat formalitas.

Untuk melaksanakan putusan MK tersebut, kata dia, perlu diterbitkan regulasi dan persyaratan khusus dengan bersandar pada putusan MK yang selektif dan akuntabel untuk mencegah adanya pecandu dan mantan pengguna narkoba menjadi calon kepala daerah.

“Pemenuhan tiga syarat pada keputusan MK, tidak akan mudah dilaksanakan, sehingga perlu ada regulasi dan persyaratan khusus yang cermat dan akuntabel, ” katanya pula.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan bahwa KPU dan DPR dapat membuat aturan tambahan, sebab bebas narkoba merupakan persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Maka, jika ada kepala daerah yang terpilih terbukti menyalahkan gunakan narkoba, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya, ” katanya lagi.

MK telah membatalkan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah, sejalan dengan penolakan permohonan uji materi petunjuk tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal tujuh ayat (2) huruf i UNDANG-UNDANG Nomor 10/2016.
Baca juga: Muhammadiyah tuntut kejernihan Kemdikbud soal hibah ormas

Pasal tersebut melarang seseorang dengan catatan tanduk tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela dengan dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

Putusan MK itu berawal masa mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) tulisan i UU Nomor 10 Tarikh 2016.

MK mengecap bahwa pemakai narkoba dilarang menganjurkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dalam tiga kondisi.

Pertama, pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan secara keterangan dokter yang merawat dengan bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dengan berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan sudah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat informasi dari instansi negara yang mempunyai otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020