Presiden Jokowi bubarkan 10 lembaga negeri non-kementerian

Presiden Jokowi bubarkan 10 lembaga negeri non-kementerian

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Susunan Presiden (Perpres) No 12 tahun 2020 yang berisi pembubaran 10 lembaga negara non-kementerian.

Kesepuluh lembaga tersebut adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Lembaga Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Petunjuk Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Baca juga: Pemerintah siapkan perpres pembubaran institusi tahap dua

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Kemenpan-RB siap bubarkan lebih lantaran 13 lembaga negara

Baca juga: Tjahjo: Peleburan lembaga ke kementerian untuk kurangi tumpang tindih

Setelah dibubarkan, fungsi ke-10 lembaga tersebut dialihkan ke kementerian terkait.

Pertama, Dewan Riset Nasional yang dibentuk pada 2005 dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kedua, Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada 2006 dialihkan ke Kementerian Pertanian.

Ke-3, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dengan dibentuk pada 2008 dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sebati dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keempat, Badan Penyeragaman dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kelima, Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Agama.

Keenam, Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk di dalam 2016 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketujuh, Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang diciptakan pada 1989 dialihkan ke Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk pada 2004 dialihkan ke Kementerian Sosial.

Kesembilan, Badan Olahraga Profesional Nusantara yang dibentuk pada 2015 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kesepuluh, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk pada 2018 dialihkan ke Kementerian Hubungan dan Informatika.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini, ” demikian terekam dalam pasal 4 ayat dua Keppres tersebut.

Pengalihan fungsi tersebut juga nantinya bakal dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Awak Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Keppres tersebut ditetapkan Kepala Jokowi pada 26 November 2020 dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Menangkap juga: Bamsoet dorong Pemerintah kaji mendalam pembubaran 19 lembaga lain

Baca juga: Anggota DPR dukung program pembubaran lembaga Jilid II
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © KURUN 2020