Sri Mulyani minta pemda mengikuti danai perubahan iklim

sri-mulyani-minta-pemda-ikut-danai-perubahan-iklim-1

Kita berharap seluruh komitmen Indonesia melalui APBN ini terus dijaga & menjadi ‘show keys’ tetapi tentu tidak memadai semasa pemda tidak ikut mengikuti

Jakarta (ANTARA) awut-awutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah kawasan berkontribusi bersama pemerintah sentral melakukan pendanaan penanganan transformasi iklim.

“Saya berharap pemerintah daerah akan memulai komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya, ” katanya dalam jadwal daring Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Penerimaan NDC di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat mencuaikan APBN, rata-rata belanja kementerian/lembaga yang berkaitan dengan transisi iklim mencapai Rp86, tujuh triliun per tahun dengan 88, 1 persen di antaranya untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure .

“Belanja APBN ke pemda melalui transfer daerah diperuntukkan untuk mendukung program climate change . Kita terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke wilayah agar makin memberikan dukungan mengatasi tantangan perubahan kondisi, ” katanya.

Baca selalu: Sri Mulyani jadi Co-Chair Koalisi Menkeu Dunia buat perubahan iklim

Ia mengucapkan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang selama ini dialokasikan ditujukan untuk menyerahkan bantuan penyediaan biaya layanan pengelolaan sampah.

Kemudian, transfer lain bagaikan dana insentif daerah (DID) juga ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menolok serta menangani sampahnya supaya semakin sustainable dan ramah lingkungan.

“Kita berharap seluruh komitmen Indonesia melalui APBN ini langsung dijaga dan menjadi show keys namun tentu tidak memadai selama pemda tak ikut berpartisipasi, ” ujarnya.

Ia meyakinkan pemerintah akan memulai agenda regional climate budget tagging di level daerah yang akan diujicobakan kepada 11 daerah yaitu tujuh daerah, tiga kabupaten dan mulia kota pada tahun tersebut.

Menurutnya, jika daerah juga melakukan akuntabilitas transparansi untuk mendanai climate change maka Indonesia menjadi negara yang mampu mematuhi komitmennya dalam mengatasi buah climate change .

“Apabila pemda dan pusat berharta menunjukkan komitmen yang mustakim, transparan dan akuntabel oleh sebab itu kita akan memiliki eksistensi dan peranan global, ” tegasnya.

Baca juga: Di forum PBB, Anggota DPR: RUU EBT untuk sikapi krisis iklim dunia
Baca juga: Menkeu terlantas transformasi ekonomi global berbasis pemulihan hijau

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021