Sri Mulyani: Rasio pajak Indonesia masih rendah

Sri Mulyani: Rasio pajak Indonesia masih rendah

Itu bukan objek yang membanggakan karena ini mencitrakan belum optimalnya kemampuan kita mengerahkan pajak

Jakarta (ANTARA) berantakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan rasio pajak Indonesia tercatat rendah sehingga pemerintah akan memajukan kemampuan dalam mengumpulkan pajak dengan pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan rakyat.

“Harus diakui di Indonesia tax ratio kita masih tercatat rendah. Itu bukan sesuatu yang membanggakan karena ini menggambarkan belum optimalnya kemampuan kita mengumpulkan pajak, ” kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengisbatkan penerimaan pajak dengan rasio yang rendah akan menghalangi upaya-upaya di dalam membangun negeri termasuk menciptakan hal-hal esensial yang penting bagi ketenteraman rakyat.

Ia menuturkan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bidang pangan, maupun pertahanan keamanan, semua membutuhkan penerimaan negara yang memadai.

Baca juga: Sri Mulyani sebut target penerimaan perpajakan berpotensi tak tercapai

“Oleh karena itu segenap upaya untuk bisa meningkatkan petunjuk negara dan menghasilkan tax ratio yang menyusun adalah tugas sangat penting, ” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buat melakukan reformasi di bidang pola termasuk inovasi di kantor pelayanan serta reformasi SDM dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas para banjaran DJP.

“Upaya tersebut saya mintakan pada direktorat pajak melalui berbagai hal, “ perkataan Sri Mulyani.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani pula meminta dilakukannya investasi di tempat tata kelola serta investasi dan reformasi di sistem perpajakan.

Baca juga: Wamenkeu paparkan dua dimensi perombakan perpajakan

“Itu semua ikhtiar yang kita dorong pada Dirjen Pajak biar mampu melaksanakan tugas konstitusional yang penting yaitu mengumpulkan penerimaan negara secara cukup tinggi untuk penuhi kebutuhan pembangunan, ” kata Sri Mulyani.

Sebagai data realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp1. 276, 9 triliun atau turun 15, 4 persen (yoy) dibandingkan era sama 2019 sebesar Rp1. 508, 5 triliun.

Perolehan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 15, 6 obat jerih (yoy) yaitu Rp991 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp826, 9 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp164 triliun.

Baca juga: Jokowi: Perombakan perpajakan harus terus dilakukan

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020