Suruhan melonjak, pemerintah tambah alokasi KUR Rp198, 73 triliun

Suruhan melonjak, pemerintah tambah alokasi KUR Rp198, 73 triliun

Dia minta dikembalikan lagi plafonnya sehingga menjadi Rp30 triliun

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menambah alokasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp190, 73 triliun setelah dua bank meminta tambahan langit-langit sebesar Rp22, 2 triliun sebab permintaan kredit yang meroket di dalam masa pandemi COVID-19.

“Posisi plafon yang sudah diambil perbankan sebelumnya mencapai Rp176, 53 triliun sehingga menjadi Rp198, 73 triliun, ” kata Deputi Bidang Penyerasian Ekonomi Makro dan Keuangan Departemen Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.

Iskandar menyebutkan sebelumnya ada satu bank yang terlibat dalam Himpunan Bank Milik Negeri (Himbara) menurunkan plafon KUR sebesar Rp12, 2 triliun dan sudah disetujui pemerintah.

Namun tanpa menyebut nama bank, Iskandar menjelaskan bank tersebut meminta balik plafon KUR tersebut karena di dalam Juli 2020 permintaannya malah menyusun pesat.

Baca juga: Pekerja terkena PHK bisa manfaatkan KUR super mikro bunga nol persen

“Dia minta dikembalikan lagi plafonnya sehingga menjadi Rp30 triliun, ” imbuhnya.

Sedangkan satu bank lainnya yang menjadi penyalur KUR terbesar, menambah plafon sebesar Rp10 triliun sehingga total menjadi Rp130, 2 triliun.

Pemerintah memberikan kemandirian kepada bank dan lembaga distributor untuk menyalurkan KUR di sungguh sektor perdagangan atau sektor penerapan selama masa COVID-19.

Dengan besaran plafon KUR menjadi Rp198, 73 triliun itu selalu sekaligus melampaui target plafon tahun ini mencapai Rp190 triliun.

Sementara itu realisasi KUR hingga Juli 2020 mencapai Rp89, 2 triliun yang diberikan kepada 2, 67 juta debitur secara total outstanding mencapai Rp167, 87 triliun.

Baca juga: Pemerintah bakal lanjutkan KUR tanpa bunga untuk ibu keluarga

Pembagian KUR pada masa COVID-19 menurun tajam dari sebesar Rp18, 9 triliun pada Maret 2020 menjadi cuma Rp4, 75 triliun pada Mei 2020.

Namun, secara bertahap permintaan KUR kembali terbang dengan penyaluran pada Juli mencapai Rp13 triliun.

Porsi penyaluran KUR terbesar di zona perdagangan sebesar 42 persen disusul pertanian 30 persen dan uluran tangan 15 persen dengan total pengaruh bermasalah (NPL) tergolong rendah menyentuh 1, 07 persen.

“Ini tidak terlepas dari agenda KUR yang memberikan restrukturisasi dan POJK 11 sehingga KUR direstrukturisasi tentunya masuk kategori 1 dan 2 sehingga NPL relatif terkendali dan turun dibandingkan sebelumnya satu, 13 persen, ” katanya.

Baca pula: Pemerintah ingin genjot KUR berbasis klaster

Baca juga: Pemerintah perkirakan realisasi KUR 2020 capai Rp160 triliun

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © KURUN 2020